Wakil Gubernur Hadramaut Jadi Panglima Kodam 2 Yaman?

Kabar hangat datang dari Yaman pada awal tahun 2026 yang menggemparkan kalangan militer dan sipil. Beredar sebuah resolusi republik bernomor 1 tahun 2026 yang disebut-sebut terkait pengangkatan seorang tokoh sipil ke posisi tinggi militer.

Dokumen itu tertanggal 1 Januari 2026 dan disebut dikeluarkan atas nama Presiden Republik Yaman, Dr. Rashad Muhammad Al-Aleimi, selaku Ketua Dewan Presiden (PLC). Resolusi ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah benar seorang wakil gubernur kini diangkat sebagai Panglima Kodam 2 atau ini sekadar rumor?

Dalam teks resolusi, disebutkan seorang Kolonel Amr bin Ali bin Habrish dipromosikan menjadi pangkat brigadir jenderal, menggantikan pejabat sebelumnya yang dinilai pro STC. Tak hanya itu, namanya juga disebut ditunjuk sebagai komandan wilayah militer kedua.

Informasi ini menimbulkan gelombang spekulasi di media sosial Yaman dan kawasan Teluk. Banyak yang bertanya-tanya apakah promosi tersebut resmi atau masih menunggu konfirmasi dari istana presiden di Sanaa dan Aden.

Beberapa akun media sosial lokal menyoroti status Amr bin Ali sebagai wakil gubernur sebelumnya, menimbulkan pertanyaan: apakah seorang pejabat sipil bisa langsung memangku jabatan strategis militer?

Sumber-sumber militer yang enggan disebutkan namanya menyebut, jika resolusi ini benar, langkah tersebut akan menjadi perubahan penting dalam struktur komando Kodam 2, yang selama ini mengawasi wilayah strategis Yaman tengah dan selatan.

Publik Yaman saat ini berada dalam posisi menunggu konfirmasi resmi. Sejumlah analis menilai pengangkatan seperti ini bisa menjadi bagian dari upaya konsolidasi loyalitas pemerintah pusat terhadap pejabat lokal yang memiliki basis dukungan kuat.

Sejak beredarnya dokumen, muncul tanda tanya besar terkait legalitas keputusan tersebut. Bagaimana prosedur militer dan hukum Yaman memandang promosi pejabat sipil menjadi panglima militer?

Sejumlah sumber di Aden dan Sanaa menyebut bahwa resolusi itu mengacu pada Konstitusi Republik Yaman dan undang-undang layanan di angkatan bersenjata dan keamanan. Namun, apakah prosedur ini sudah sepenuhnya diikuti masih belum jelas.

Media lokal juga menyoroti klausul dalam resolusi yang menyebut “dilaksanakan sejak tanggal diterbitkan”. Hal ini menimbulkan spekulasi apakah Amr bin Ali sudah mulai bertugas sebagai komandan Kodam 2 atau belum.

Para pengamat menilai bahwa keputusan seperti ini, jika benar, bisa menjadi strategi politik untuk memperkuat posisi pemerintah pusat di wilayah yang selama ini sensitif secara militer dan politik.

Namun, sebagian pihak tetap skeptis. Mereka mempertanyakan apakah wakil gubernur yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman komando lapangan bisa langsung memimpin Kodam 2 yang memiliki ribuan pasukan dan tanggung jawab strategis.

Sejumlah akun Twitter dan Telegram di Yaman ramai membahas dokumen ini. Tagar #PanglimaKodam2 dan #AmrBinAli menjadi trending topic sementara, menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap isu ini.

Dalam laporan tak resmi, disebutkan bahwa Amr bin Ali dikenal dekat dengan beberapa tokoh pemerintahan pusat, yang menimbulkan dugaan bahwa promosi ini memiliki motivasi politik selain profesional militer.

Sejumlah sumber lokal juga menyoroti posisi strategis Kodam 2, yang membawahi beberapa wilayah penting di Yaman. Jika pengangkatan ini benar, artinya wakil gubernur kini memiliki pengaruh signifikan dalam urusan keamanan nasional.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari kantor presiden atau Kementerian Pertahanan. Hal ini menimbulkan spekulasi apakah resolusi itu sudah diterapkan atau hanya rancangan awal.

Beberapa analis militer menilai bahwa langkah ini bisa menjadi upaya untuk meredam potensi perpecahan di wilayah militer kedua, di mana loyalitas pasukan kadang terbagi antara pemerintah pusat dan elite lokal.

Pengamat politik menambahkan, situasi ini memperlihatkan dinamika politik internal Yaman yang kompleks, di mana jabatan sipil dan militer terkadang saling tumpang tindih demi stabilitas atau kepentingan politik tertentu.

Di sisi lain, masyarakat sipil menyambut berita ini dengan campuran rasa penasaran dan was-was. Banyak yang berharap keputusan ini tidak menimbulkan ketegangan baru di wilayah yang sudah rawan konflik.

Jika benar dilaksanakan, pengangkatan Amr bin Ali bisa menjadi model baru dalam manajemen militer Yaman, di mana pejabat sipil yang dipercaya pemerintah pusat diberi tanggung jawab komando strategis.

Hingga berita ini ditulis, seluruh pihak masih menunggu pengumuman resmi. Pertanyaan tetap menggantung: apakah wakil gubernur ini benar-benar menjadi Panglima Kodam 2, atau ini hanya kabar yang belum terkonfirmasi?

Baca selanjutnya